Kami (KPU) Bukanlah “Alat Pemuas”

Bagikan ke :
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KETIKA masyarakat ditanya

ahmad_kholil
Ahmad Kholil
-Anggota KPU Kabupaten Kudus-

“Apakah puas terhadap hasil Pemilu Serentak 2019?”

Pasti jawabannya beragam. Ada yang puas, ada yang bilang belum, dan ada juga yang mengatakan tidak puas. Jawabannya tergantung dari siapa yang ditanya dan dari kalangan mana. Mereka akan menjawab sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing. Dan tentunya sesuai dengan kahanan (keadaan) pribadinya sendiri.

Puas dan tidak puas bagi masyarakat dalam sebuah pemilu merupakan hal yang wajar. Terlebih lagi, penyelenggara pemilunya, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan jajarannya bukanlah “alat pemuas”, sehingga tidak bisa menyenangkan semua pihak. Penyelenggara pemilu dibentuk dengan tujuan bisa melaksanakan pemilu dengan baik. Bahkan, secara terperinci mempunyai tugas yang sudah jelas diatur dalam UU No 7 Tahun 2017.

Jika berbicara konteks puas dan tidak puas, pasti Pemilu Serentak 2019 yang kali pertama digelar kemarin bisa belum berhasil. Karena pasti ada pemilih yang tidak puas. Namun sekali lagi, penyelenggara pemilu, khususnya KPU bukanlah alat pemuas. Tujuan dari Pemilu pun bukan soal puas dan tidak puas. KPU sendiri merupakan amanat undang-undang untuk menjalankan pemilihan umum dengan baik. Yang artinya, dalam pelaksanaannya menjamin tersalurkannya suara rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Meski belum bisa memuaskan semua pihak, Pemilu 2019 bisa dikatakan berhasil. Sebab, hampir semua indikator dalam sebuah keberhasilan pemilu mampu terpenuhi dan dilaksanakan dengan baik. Berdasarkan keterangan peneliti Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia, Andrian Habibi sewaktu mengisi diskusi di Gedung Bawaslu belum lama ini, ada tiga indikator yang bisa digunakan untuk menilai apakah pemilu berjalan dengan sukses atau sebaliknya. Pertama, penyelenggara mampu membumikan pemilu. Kedua, seluruh pemilih diakui hak pilihnya, dan ketiga, angka golput yang rendah.

Soal membumikan pemilu dan angka golput yang rendah, hal ini kaitannya dengan strategi sosialisasi dan angka partisipasi masyarakat. Hampir semua jajaran KPU, baik di tingkat pusat hingga kabupaten/kota melakukan hal yang luar biasa demi mengenalkan pemilu dan mengajak pemilih ikut mencoblos pada 17 April lalu. Tidak hanya darat, sosialisasi juga dilakukan lewat laut dan langit, termasuk dengan cara-cara yang out of the box. Hasilnya pun luar biasa. Angka golput mampu ditekan. Partisipasi masyarakat di tingkat nasional melebihi target 77,5 persen, yakni 81,93 persen.

Di Kabupaten Kudus sendiri, tingkat partisipasi masyarakat mencapai 85,72 persen dari jumlah DPT 630.618 pemilih. Persentase itu cukup membanggakan, mengingat dalam Pemilu Serentak kali ini sangat rumit. Bahkan, tidak sedikit pemilih yang bingung saat melihat surat suara yang cukup wow, karena begitu besarnya (51×82 cm) layaknya sebuah koran, dengan jumlah yang cukup banyak (lima surat suara). ”Angka partisipasi masyarakat tinggi, dikarenakan pemilu kali ini sangat kompetitif,” kata Pramono Ubaid Tanthowi, Komisioner KPU RI saat mengisi sebuah acara di Solo beberapa waktu lalu.

Dengan kompetitif inilah, mendorong para peserta pemilu untuk berupaya keras meraih simpati pemilih supaya mencoblosnya. Dari pemilih juga tertarik datang ke TPS guna mencoblos jagonya masing-masing. Hasilnya, angka partisipasi pun tinggi.

Namun, di jagonga n warung kopi, ada juga yang mengatakan, angka partisipasi tinggi karena money politics juga tinggi. Artinya, angka partisipasi berbanding lurus dengan angka money politics. Meskipun pernyataan tersebut belum bisa dipertanggungjawabkan (termasuk penulis sendiri tidak setuju pernyataan itu), namun tetap harus menjadi perhatian soal benar tidaknya, mengingat ada beberapa tipologi pemilih yang ada di Tanah Air.

Terlepas dari berbagai pendapat tentang mengapa partisipasi masyarakat begitu tinggi, Pemilu 2019 ini menjadi momen paling penting dalam sejarah demokrasi di Indonesia. Bahkan, bisa menarik banyak negara untuk datang dan melakukan penelitian di Tanah Air.

Lantas, apakah pada Pemilu 2024 mendatang akan sama seperti 2019 ini. Dilihat saja nanti, apakah para pembuat kebijakan melakukan perubahan atau tidak. Yang jelas, sekali lagi penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU bukanlah alat pemuas. KPU dalam menyelenggarakan pemilu sesuai dengan Pasal 3 UU No 7 tahun 2017, yakni berprinsip, mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien.

Ahmad Kholil

Komisioner KPU Kudus Divisi Sosialisasi, Parmasdiklih dan SDM


Bagikan ke :
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •