Stop Politik Uang Selamatkan Demokrasi

Bagikan ke :
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

cahyo_maryadi
Cahyo Maryadi
-Anggota KPU Kabupaten Kudus-

Sebagaimana kita ketahui pemilu 2019 dilaksanakan secara serentak, yaitu pemilihan legislatif dan pemilihan eksekutif, baik itu Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dibarengkan dengan pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang diatur di UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Sedangkan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota diatur dalam UU No 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota.

Kedua pemilihan tersebut pada intinya sama, yaitu sebagai wujud demokrasi. Pelaksanaan pemilihannnya, dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang diselenggarakan oleh penyelenggara pemilu yaitu KPU, Bawaslu dan DKPP. KPU sebagai penyelenggara berfungsi  melaksanakan semua tahapan pemilihan dari pendaftaran sampai penetapan calon terpilih. Sementara Bawaslu sebagai pengawas, pencegahan, dan penindakan atas pelanggaran. Adapun DKPP sebagai lembaga yang berwenang untuk mengadili pelanggara kode etik penyelenggara Pemilu.

Undang-undang diatas tersebut pada intinya mengharapkan agar pesta demokrasi baik Pemilu maupun Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota sebagai wujud pemilihan kepala daerah dapat dilaksanakan secara Luber Jurdil.

Dalam ketentuan Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota dan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tetang Pemilihan Umum secara tegas menyebutkan, segala bentuk pemberian uang atau materi kepada pemilih yang sifatnya mempengaruhi pemilih adalah perbuatan yang dilarang dan dapat dikenai saksi berupa pidana, denda dan diskualifikasi.

Dampak politik uang dalam pesta demokrasi mampu mengubah pola pikir masyarakat yang awal mulanya mencari sosok pemimpin yang berkualitas dan berintegritas dengan melihat serta mencermati visi, misi dan programnya menjadi hilang berganti dengan pola pikir pragmatis (semata-mata karena nilai ekonomis). Tentunya, praktik politik uang ini apabila tidak ditangani secara serius berdampak pada semakin tingginya biaya politik. Hal itu berakibat para pelaku politik uang ini, apabila jadi sebagai wakil rakyat akan memicu semangat untuk bertindak korupsi.

Sebagaimana keterangan Wahyu Setiawan (Anggota KPU RI) menekankan, praktik politik uang harus terus dilawan karena politik uang adalah cikal bakal tumbuhnya praktik korupsi. Politik uang adalah prilaku antidemokrasi dan melanggar undang-undang. Untuk itu, ia berpesan kepada masyarakat harus membuang jauh-jauh anggapan bahwa politik uang adalah hal lumrah yang biasa terjadi di pesta demokrasi.

Penulis menghimbau  kepada seluruh masyarakat mari bersama-sama menabuh genderang perang melawan politik uang dan menyatakan menolak adanya politik uang serta melaporkan para pelaku politik uang. Dengan menolak politik uang membuktikan bahwa rakyat sebagai Pemilih dan pemegang kedaulatan tertinggi telah sadar akan hak konstitusionalnya. Dan apabila pemilih telah berdaulat, maka negara akan menjadi kuat, serta prilaku korupsi tidak akan tumbuh kembang di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini.

Cahyo Maryadi

Anggota KPU Kabupaten Kudus 2018-2023
Divisi Hukum dan Pengawasan


Bagikan ke :
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •